Ratusan Meter Mengular, Situasi Kian Kacau Siapa Bertanggung Jawab?
Bone,DNID.co.id — Krisis antrian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Bone kian memburuk. Antrean kendaraan, terutama sepeda motor, kini mengular hingga ratusan meter dan memenuhi badan jalan, menyebabkan kemacetan serta mengganggu aktivitas warga. Sabtu (04/04/2026)
Fenomena ini terjadi hampir di seluruh SPBU. Setiap kali pasokan BBM masuk, antrean panjang tak terhindarkan. Warga bahkan rela datang sejak subuh dan menunggu berjam-jam demi mendapatkan BBM.
“Setiap BBM masuk ke SPBU selalu terjadi antrian panjang. Untuk mendapatkan minyak masyarakat rela antre dari subuh hingga sore, bahkan ada juga yang sudah antre berjam-jam malah tidak dapat minyak,” keluh seorang warga.
Tak sedikit warga yang akhirnya pulang dengan tangan kosong karena BBM keburu habis sebelum giliran mereka tiba. Kondisi ini memicu kekecewaan dan memperbesar kepanikan di tengah masyarakat.
“Sekarang bukan cuma mobil, motor juga sudah antre panjang. Orang panik karena takut tidak kebagian,” ujar Wawan, pengendara yang ikut antre.
Warga menilai situasi ini bukan semata akibat keterbatasan pasokan, melainkan juga lemahnya pengawasan di lapangan. Mereka menyoroti praktik pembelian dalam jumlah besar yang dinilai memperparah antrean.
“Kalau satu orang bisa isi puluhan jerigen, jelas antrean tidak akan pernah habis. Ini seperti dibiarkan,” kata Wawan.
Kritik keras diarahkan kepada pengelola SPBU dan pengawas distribusi BBM yang dianggap tidak menjalankan fungsi kontrol secara maksimal.
“Di mana pengawasnya? Kenapa ini bisa terjadi terus? Ini merugikan masyarakat banyak,” tegas Sukri, sopir truk.
Desakan juga ditujukan kepada pemerintah daerah dan wakil rakyat. Warga menilai hingga saat ini belum ada langkah konkret di lapangan untuk mengurai persoalan yang semakin kompleks.
“Jangan hanya beri pernyataan di media. Kami butuh tindakan langsung, lihat sendiri kondisi di lapangan,” ujar warga dengan nada kecewa.
Masyarakat memperingatkan, tanpa intervensi cepat dan tegas, situasi ini berpotensi memicu konflik sosial akibat tingginya tekanan di lapangan.
Mereka mendesak langkah nyata seperti pembatasan pembelian, pengawasan distribusi yang ketat, serta kehadiran langsung pemangku kebijakan di SPBU.
“Ini sudah tidak bisa dibiarkan. Yang kami butuhkan sekarang tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan,” tutup warga.
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
Sabtu, 4 April 2026
