Harga cabai, daging sapi hingga minyak goreng mulai jadi perhatian, TPID Sulsel minta daerah bergerak cepat jaga stabilitas pasar.

Makassar, DNID.co,id — Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Iduladha 2026 menjadi perhatian serius dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (7/5/2026).

Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin turut menghadiri rapat strategis yang digelar Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut.

Dalam forum itu, TPID Sulsel menyoroti kenaikan harga cabai merah, gula pasir, daging sapi, dan minyak goreng pada Minggu I Mei 2026.

Sementara harga telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit mengalami penurunan. Harga beras disebut relatif stabil.

Menanggapi kondisi tersebut, Andi Akmal Pasluddin menegaskan Pemerintah Kabupaten Bone siap memperkuat pengawasan harga dan menjaga distribusi bahan pokok agar tidak terjadi gejolak di masyarakat menjelang Idul Adha.

“Pemerintah Kabupaten Bone terus berupaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan, khususnya menjelang Hari Raya Iduladha. Kami juga akan memperkuat koordinasi dengan seluruh stakeholder agar distribusi dan pasokan tetap lancar,” ujar Andi Akmal Pasluddin.

Andi Akmal menambahkan, koordinasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengantisipasi lonjakan harga pangan.

“Ketersediaan stok dan distribusi harus dipastikan aman agar masyarakat tidak terbebani lonjakan harga menjelang hari besar keagamaan,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda memaparkan kondisi inflasi Sulawesi Selatan periode April 2026.

Sulsel tercatat mengalami deflasi sebesar 0,03 persen secara bulanan atau month to month (mtm), lebih rendah dibanding Maret 2026 yang mencapai 0,59 persen.

Secara tahunan, inflasi Sulsel berada di angka 2,50 persen year on year (yoy), sedangkan inflasi tahun kalender mencapai 1,17 persen year to date (ytd).

Dalam data TPID Sulsel, Kota Palopo menjadi daerah dengan inflasi tertinggi sebesar 0,47 persen.

Sementara Kabupaten Wajo mengalami deflasi terdalam sebesar 0,52 persen.

Selain itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat mengalami deflasi sebesar 0,06 persen.

Namun komoditas seperti tomat, cabai rawit, ikan layang, ikan bandeng, dan telur ayam ras masih menjadi penyumbang inflasi di sejumlah daerah.

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi dalam sambutannya meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat koordinasi pengendalian inflasi dan melakukan langkah antisipatif menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

“Pengendalian inflasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi membutuhkan kerja sama seluruh kabupaten/kota agar ketersediaan pasokan dan distribusi pangan tetap terjaga dengan baik,” tegasnya.

Fatmawati juga meminta TPID kabupaten/kota rutin memantau perkembangan harga serta segera melakukan intervensi apabila terjadi lonjakan harga di pasar.

Dalam HLM tersebut, TPID Sulsel turut menyoroti penguatan sistem neraca pangan melalui aplikasi SIGAP SULTAN yang terintegrasi dengan data harga dan stok pangan.

Sistem itu juga dilengkapi fitur Early Warning System (EWS) untuk mendeteksi potensi gejolak harga lebih dini.

Selain itu, seluruh kabupaten/kota didorong menyusun peta jalan pengendalian inflasi 2025–2027 serta menyampaikan laporan TPID secara berkala guna memperkuat efektivitas pengendalian inflasi daerah.

Kegiatan itu dihadiri unsur Forkopimda, kepala daerah dan wakil kepala daerah se-Sulawesi Selatan, OJK, instansi vertikal, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.