Makassar, dnid.co.id - Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan kembali menuai sorotan. Usai diduga menolak permohonan informasi publik pada proyek pembangunan yang menelan anggaran negara puluhan miliar rupiah, kini instansi tersebut kembali menjadi perhatian usai ditemukan puluhan proyek pembangunan yang diduga bermasalah.

Dokumen yang diperoleh redaksi mencatat terdapat 40 paket pekerjaan pembangunan pada lima SKPD Pemprov Sulsel yang diduga mengalami kelebihan pembayaran dengan total mencapai Rp3,87 miliar.

Menariknya, dari 40 paket tersebut, 36 di antaranya berasal dari lingkungan Dinas Pendidikan Sulsel dengan nilai temuan mencapai Rp2,93 miliar.

Temuan tersebut diduga berasal dari kekurangan volume pekerjaan pada paket rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas, laboratorium, hingga ruang penunjang sekolah lainnya yang tersebar di berbagai daerah di Sulawesi Selatan.

Singkatnya, yang tercatat dan yang terbangun diduga tidak sepenuhnya berjalan beriringan.

Berbagai aturan yang diduga tidak dipatuhi, mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022, hingga ketentuan dalam kontrak pekerjaan.

Dokumen itu turut mengungkap bahwa terjadinya kelebihan pembayaran pada 36 paket pekerjaan tersebut antara lain disebabkan karena Kepala Dinas Pendidikan Sulsel dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran dinilai belum melakukan pengawasan secara optimal untuk memastikan kesesuaian kualitas dan kuantitas pekerjaan dengan ketentuan kontrak yang telah disepakati.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan belum memberikan keterangan. Pesan konfirmasi yang dikirimkan kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Nadjamuddin, SE, belum mendapat tanggapan.