Bone, DNID.co.id – Dugaan praktik penimbunan Biosolar subsidi di Kabupaten Bone kembali mencuat. Setelah sebelumnya aktivitas LK disebut sempat berhenti, aktivitas tersebut diduga kembali beroperasi dengan lokasi penampungan yang berbeda.

Masyarakat kini mendesak aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan menyelidiki dugaan tersebut.

Selain itu, warga juga meminta BPH Migas melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi, sementara Pertamina Patra Niaga didorong mengaudit dan mengevaluasi penyaluran Biosolar subsidi di SPBU yang disebut dalam keterangan para narasumber untuk memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan.

Dua narasumber yang ditemui wartawan menyebut aktivitas tersebut masih berlangsung hingga Jumat (24/7/2026) malam.

"Jalan ji barusan lewat mobilnya ambil solarmya LK di daerah Desa Ureng. Pengambilannya LK di SPBU Ulaweng," ujar salah seorang narasumber.

Narasumber yang sama mengaku masih melihat kendaraan yang diduga terkait aktivitas tersebut beroperasi pada malam hari.

"Ke kampungnya maki lihat ji, barusan ada mobil lewat open kap ambil barangnya LK. Barusan juga anggotanya keluar dari rumahnya LK," katanya.

Keterangan senada juga disampaikan narasumber lainnya.

"Iya, masih beroperasi itu LK," ujarnya singkat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari para narasumber, pola yang diduga digunakan kini bukan hanya membeli Biosolar subsidi menggunakan jeriken.

Kendaraan yang telah mengisi penuh tangki di SPBU diduga menjual kembali Biosolar subsidi kepada LK. Selanjutnya, BBM tersebut diduga dipindahkan ke dalam jeriken sebelum dibawa ke lokasi penampungan yang baru.

Warga menduga perpindahan lokasi dilakukan setelah tempat penampungan sebelumnya menjadi sorotan. Meski demikian, dugaan tersebut hingga kini belum mendapat konfirmasi dari aparat maupun instansi terkait.

Menurut warga, jika dugaan tersebut benar, praktik itu sangat merugikan masyarakat yang benar-benar berhak menikmati BBM bersubsidi.

Nelayan yang membutuhkan solar untuk melaut dan sopir angkutan yang menggunakannya untuk operasional sehari-hari disebut menjadi pihak yang paling terdampak karena harus mengantre lebih lama bahkan berisiko tidak kebagian pasokan.

"Kebanyakan itu pa sedot. Banyak juga pakai pelat yang tidak sesuai dengan barcode," kata Nasir, seorang sopir yang ditemui saat mengantre di SPBU.

Pernyataan tersebut merupakan keterangan narasumber dan belum dapat diverifikasi secara independen.

Atas kondisi itu, masyarakat berharap penyelidikan tidak berhenti pada pengawasan di SPBU semata. Warga meminta aparat menelusuri dugaan lokasi penampungan baru, memeriksa kendaraan yang diduga terlibat, serta menelusuri alur distribusi Biosolar subsidi yang diduga disalahgunakan.

BPH Migas juga diharapkan memastikan pengawasan distribusi BBM bersubsidi berjalan efektif, sedangkan Pertamina Patra Niaga diminta mengevaluasi mekanisme penyaluran di SPBU yang disebut oleh narasumber agar tidak terjadi penyimpangan apabila dugaan tersebut terbukti.

Hingga berita ini diterbitkan, seluruh informasi di atas masih berdasarkan keterangan sejumlah narasumber dan belum dapat diverifikasi secara independen.

Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Polres Bone, BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, pengelola SPBU Ulaweng, serta pihak yang disebut dalam keterangan narasumber.

Apabila telah diperoleh klarifikasi atau hasil penyelidikan resmi, berita ini akan diperbarui sesuai perkembangan dengan tetap menjunjung tinggi asas keberimbangan dan prinsip praduga tak bersalah.