Soal tudingan plat "bodong", pemilik Comando Trans DP 7779 AS bantah dan jelaskan kronologi isi Biosolar di SPBU Karella

Bone, DNID.co.id — Viral soal bus Comando Trans nomor polisi DP 7779 AS ketahuan isi Biosolar subsidi padahal platnya diduga nggak terdaftar di Bapenda. Pemiliknya, Rusdi, akhirnya buka suara.

Dia bilang, mobilnya resmi terdaftar di sistem QR Code Subsidi Tepat Pertamina. Masalahnya, pas mau isi di SPBU Karella beberapa hari lalu, barcode barunya nggak bisa kebaca.

“Karena barcode baru error, petugas nanya masih ada barcode lama atau tidak. Ya sudah saya pakai yang lama, ternyata bisa,” kata Rusdi, Selasa (28/7/2026).

Nah, barcode lama itu masih pakai data plat nomor lama. Makanya pas dicek di aplikasi Bapenda Sulsel, nomor DP 7779 AS nggak muncul.

“Plat saya bukan bodong. Kalau di Bapenda nggak muncul, saya juga nggak tahu kenapa,” ujarnya.

Rusdi mengaku sudah lapor ke pihak SPBU. Dari situ dia diarahkan sementara pakai barcode lama selama masih bisa.

Buat bukti, awak media ikut Rusdi ke SPBU Karella buat cek ulang. Hasilnya, data kendaraan di sistem barcode Pertamina cocok dengan bus tersebut. Pengelola SPBU Karella juga membenarkan hal itu.

Rusdi juga sekalian meluruskan tudingan “pa’sedot” solar.

“Saya punya 2 mobil. Kalau 1 dipakai carter, 1 nya buat ngantri isi solar buat cadangan. Bukan dijual lagi. Kadang juga dipakai buat isi solar traktor,” tegasnya.

Sebelumnya, awak media melihat bus Comando Trans DP 7779 AS isi Biosolar di SPBU Karella. Setelah dicek, nomor polisinya nggak ada di data Bapenda.

Ini langsung jadi pertanyaan, kok bisa lolos? Padahal pengelola SPBU Karella, Idrus, sudah bilang semua operator wajib cek dulu data kendaraan sama barcode-nya sebelum isi.

“Kami sudah sampaikan ke operator agar selalu cek kesesuaian data kendaraan,” kata Idrus lewat WhatsApp, Minggu (26/7/2026).

Dengan klarifikasi ini dan hasil cek di SPBU, berarti dugaan “plat bodong” bisa diluruskan. Tapi ini juga jadi catatan, sistem barcode Pertamina dan data Bapenda belum tentu sinkron 100%.

Hingga berita ini naik, kami masih menunggu penjelasan resmi dari Pertamina dan pihak terkait soal sinkronisasi data itu.

Redaksi membuka ruang hak jawab sesuai UU Pers.