BANGKA BARAT, DNID.co.id — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), cuaca ekstrem, serta kekeringan mulai diantisipasi serius di Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Polres Bangka Barat bersama pemerintah daerah, TNI, BPBD dan sejumlah instansi terkait menggelar apel kesiapsiagaan untuk memastikan seluruh unsur mampu bergerak cepat ketika bencana terjadi.
Apel tersebut dipimpin Kapolres Bangka Barat AKBP Helen Simanjuntak, S.H., S.I.K., M.H., di Lapang Atletik Pemkab Bangka Barat, Selasa (11/8/2026). Kegiatan melibatkan personel gabungan Polres Bangka Barat, TNI AD, TNI AL, BPBD, Satpol PP, Senkom, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan serta sejumlah organisasi perangkat daerah.
Langkah tersebut tidak sekadar menjadi agenda seremonial. Di tengah potensi karhutla, perubahan cuaca ekstrem dan ancaman kekeringan, kesiapan lintas sektor menjadi titik krusial untuk mencegah keterlambatan penanganan ketika situasi darurat benar-benar terjadi.
Kapolres Bangka Barat AKBP Helen Simanjuntak menegaskan, apel tersebut merupakan bagian dari evaluasi sekaligus penguatan koordinasi antarlembaga.
“Kegiatan ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi merupakan ajang latihan, evaluasi dan koordinasi lintas sektor agar saat terjadi bencana semua unsur dapat bergerak cepat, tepat dan terorganisir,” kata Helen.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa kesiapsiagaan tidak hanya diukur dari jumlah personel yang dikerahkan. Koordinasi, kecepatan respons, pembagian tugas dan kesiapan menghadapi kondisi lapangan menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas penanganan bencana.
Helen juga mengingatkan bahwa pola penanggulangan bencana tidak boleh berhenti pada tindakan setelah kejadian. Upaya mitigasi dan edukasi masyarakat harus berjalan sebelum kondisi berubah menjadi keadaan darurat.
“Jangan hanya tanggap darurat saat bencana terjadi, tetapi kita juga harus membudayakan kesadaran dan edukasi mitigasi bencana di tengah masyarakat,” ujarnya.
Menurut Helen, kesadaran tersebut perlu dibangun dari lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja hingga ruang publik. Artinya, masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang menunggu pertolongan ketika bencana terjadi, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pencegahan.
Ia menyebut Bangka Barat memiliki tingkat risiko bencana yang perlu menjadi perhatian bersama. Karena itu, penanganannya membutuhkan keterlibatan pemerintah, TNI-Polri, dunia usaha, masyarakat, media massa dan unsur pendidikan.
Apel kesiapsiagaan ini sekaligus menjadi momentum untuk menguji kesiapan seluruh unsur menghadapi potensi karhutla, cuaca ekstrem dan kekeringan. Tantangannya kini bukan sekadar kesiapan di atas kertas, melainkan memastikan koordinasi tersebut benar-benar efektif ketika ancaman bencana muncul di lapangan.
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
Selasa, 11 Agustus 2026
