Pemkab Bone membentuk Satgas Pengendalian BBM Bersubsidi Merah Putih dan meminta tambahan pasokan kepada Pertamina untuk mengurai antrean sekaligus memastikan Solar dan Pertalite tepat sasaran.

Bone, DNID.co.id – Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, memerintahkan pengawasan distribusi BBM bersubsidi diperketat menyusul antrean panjang dan kelangkaan Solar serta Pertalite di sejumlah SPBU di Kabupaten Bone.

Pemkab Bone membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian BBM Bersubsidi Merah Putih. Satgas ini akan mengawasi distribusi BBM bersubsidi sekaligus menelusuri penggunaan BBM sejak dibeli di SPBU hingga sampai kepada pengguna akhir.

Andi Asman menegaskan pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada proses pengisian BBM di SPBU.

“Harus dikawal pendistribusiannya. Saya ulang kembali, yang harus kita kawal pendistribusiannya. Saya minta Satgas BBM bersubsidi ini Merah Putih,” tegas Andi Asman, Senin (24/8/2026).

Arahan tersebut disampaikan Andi Asman saat mengikuti koordinasi pembentukan Satgas secara virtual dari rangkaian agenda Pemerintah Kabupaten Bone di Baruga La Teya Riduni, Kompleks Rumah Jabatan Bupati Bone.

Pembentukan Satgas dilakukan setelah antrean BBM bersubsidi di sejumlah SPBU memicu kemacetan dan keresahan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemkab Bone bersama aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya.

Andi Asman meminta Satgas tidak hanya mengawasi proses pembelian, tetapi juga menelusuri penggunaan BBM setelah keluar dari SPBU.

Pihak yang membeli, tujuan BBM dibawa, hingga peruntukannya harus dapat diketahui. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan subsidi tidak disalahgunakan dengan mengatasnamakan kebutuhan kendaraan, pertanian, perikanan maupun kebutuhan lain yang tidak sesuai ketentuan.

“Pendistribusian BBM bersubsidi ini harus betul-betul tepat sasaran, sesuai petunjuk pelaksanaan, sesuai petunjuk teknis,” katanya.

Pengawasan akan diarahkan ke sejumlah titik, terutama SPBU, kantor kecamatan atau instansi terkait, serta Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).

Khusus untuk sektor pertanian, Bupati meminta pengawasan memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima petani yang memenuhi ketentuan.

“Untuk pendistribusian memastikan sampai ke tangan petani,” ujarnya.

Andi Asman juga meminta personel Satgas bekerja independen dan tidak terpengaruh kepentingan pihak tertentu.

Dugaan pembelian BBM secara berulang, penggunaan jeriken, hingga kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi menjadi bagian yang diminta untuk ditelusuri.

“Kita akan lihat siapa yang melakukan pembelian, dibawa ke mana BBM tersebut, digunakan untuk apa. Apakah memang untuk kendaraan, pertanian, perikanan atau kebutuhan lainnya yang sesuai aturan, atau hanya kedok untuk mendapatkan BBM subsidi. Ini yang harus kita telusuri,” tegasnya.

Bupati menegaskan tidak ada toleransi terhadap penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi. Jika ditemukan pelanggaran, Satgas bersama aparat penegak hukum akan melakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain memperketat pengawasan, Pemkab Bone meminta tambahan pasokan BBM untuk membantu mengatasi antrean di sejumlah SPBU.

Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, mengatakan Pemkab Bone telah meminta tambahan mobil tangki dan pasokan BBM kepada Pertamina Patra Niaga.

Menurut Andi Akmal, permintaan tersebut telah mendapat persetujuan dari Pertamina.

“Kita meminta adanya drop tambahan mobil tangki dan tambahan pasokan untuk Bone. Alhamdulillah, permintaan tersebut mendapat persetujuan dari Pertamina. Ini kita lakukan untuk mengatasi antrean dan memastikan kebutuhan BBM masyarakat bisa segera terpenuhi,” ujar Andi Akmal.

Namun, tambahan pasokan dinilai perlu dibarengi dengan pengawasan distribusi. Pasokan yang bertambah tidak akan menyelesaikan persoalan jika BBM bersubsidi kembali disalurkan kepada pihak yang tidak berhak.

“Jangan sampai tambahan pasokan yang kita minta justru tidak menyelesaikan persoalan karena distribusinya tidak tepat sasaran. Karena itu, pengawasan harus diperkuat dari SPBU sampai kepada pengguna akhir,” tegasnya.

Pembentukan Satgas Pengendalian BBM Bersubsidi Merah Putih menjadi bagian dari langkah Pemkab Bone merespons persoalan distribusi BBM bersubsidi di lapangan.

Selain mengurai persoalan antrean melalui tambahan pasokan, pemerintah daerah menempatkan pengawasan distribusi sebagai bagian penting untuk mencegah subsidi tidak tepat sasaran.

Dengan pola pengawasan dari SPBU hingga pengguna akhir, Pemkab Bone ingin memastikan Solar dan Pertalite bersubsidi diterima masyarakat yang memenuhi ketentuan sekaligus menindaklanjuti indikasi penyalahgunaan yang ditemukan di lapangan.