Aplikasi Sipakatau Resmi Diluncurkan, 7.000 Data Warga Diverifikasi untuk Pastikan Bantuan Tak Salah Sasaran

Bone, DNID.co.id – Pemerintah Kabupaten Bone resmi meluncurkan Aplikasi Sipakatau, Senin (29/6/2026), sebagai senjata baru dalam memerangi kemiskinan dan memastikan seluruh program bantuan pemerintah tepat sasaran.

Peluncuran aplikasi yang dipusatkan di Gedung PKK Kabupaten Bone itu dipimpin langsung Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, dan dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tenaga kesehatan, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, serta 372 enumerator desa dan kelurahan.

Dalam sambutannya, Andi Akmal Pasluddin menegaskan bahwa persoalan utama dalam pengentasan kemiskinan selama ini adalah ketidakakuratan data.

"Zalim rasanya jika masih ada masyarakat kita yang hidup dalam kemiskinan ekstrem sementara pemerintah tidak memiliki data yang akurat. Karena itu, seluruh OPD harus menjadikan data ini sebagai acuan dalam menyusun setiap program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," tegasnya.

Menurut Wabup, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah setiap tahun. Yang paling penting adalah dampak nyata yang dirasakan masyarakat, khususnya dalam menurunkan angka kemiskinan.

"Selama ini anggaran yang turun sangat besar, tetapi hasilnya harus bisa diukur secara kuantitatif. Kalau angka kemiskinan bisa turun dari sembilan persen menjadi delapan persen, itulah bukti bahwa program pemerintah berjalan efektif," ujarnya.

Andi Akmal menekankan, seluruh OPD harus menggunakan data yang sama agar tidak ada lagi program yang tumpang tindih atau bantuan yang salah sasaran.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone, H. Jemmi, menjelaskan bahwa Aplikasi Sipakatau merupakan bentuk modernisasi pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bone.

Menurutnya, aplikasi tersebut tidak hanya digunakan untuk mendata masyarakat penerima bantuan, tetapi juga mengintegrasikan berbagai informasi penting, mulai dari data kependudukan, bantuan sosial, hingga program jaminan kesehatan masyarakat.

"Aplikasi Sipakatau hadir sebagai bentuk modernisasi pelayanan kesejahteraan sosial. Data yang akurat akan menjadi dasar dalam menentukan sasaran program sehingga bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak," kata Jemmi.

Dia menyebutkan, pengembangan aplikasi itu juga sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bone menuju Bone Maberre' atau Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan.

Sebanyak 372 enumerator yang berasal dari seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Bone telah diterjunkan untuk melakukan pemutakhiran data secara langsung di lapangan.

Hasilnya, sekitar 7.000 data masyarakat berhasil diverifikasi dan diperbarui.

"Kami berterima kasih kepada seluruh enumerator yang bekerja secara profesional. Sekitar 7.000 data telah diverifikasi dan diperbarui sehingga Kabupaten Bone memiliki basis data kesejahteraan sosial yang semakin valid dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Data yang terkumpul melalui Aplikasi Sipakatau nantinya juga akan menjadi dasar kerja sama lintas sektor, termasuk dengan BPJS Ketenagakerjaan, untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rentan dan masyarakat yang bekerja di sektor informal.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bone juga menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh warga memperoleh akses pendidikan dan layanan kesehatan yang layak.

"Tidak boleh ada lagi anak-anak kita yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi. Pemerintah hadir melalui berbagai program pendidikan, termasuk Sekolah Rakyat yang seluruh pembiayaannya ditanggung negara. Begitu pula layanan kesehatan, semuanya harus berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan," kata Andi Akmal.

Di akhir sambutannya, Wakil Bupati Bone mengingatkan seluruh aparatur pemerintah agar tidak melupakan hakikatnya sebagai pelayan masyarakat.

"Jangan pernah merasa sombong karena jabatan. Kita ini adalah abdi negara dan pelayan masyarakat. Jabatan bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat," tandasnya.

Peluncuran Aplikasi Sipakatau diharapkan menjadi titik awal pembenahan data kesejahteraan sosial di Kabupaten Bone, sekaligus menjadi instrumen penting dalam menekan angka kemiskinan dan memastikan setiap bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.