Tidak Ada Perhatian Dari Pemerintah, Anak Disabilitas Rindukan Pendidikan

Redaksi Sulawesi Selatan

Jumat, 30 Mei 2025

URL berhasil dicopy

Luwu Raya, DNID.co.id – Di sudut Rante Bone Utara, Desa Buangin, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan terdapat potret kehidupan yang menggugah nurani, Jumat 30 Mei 2025.

Sebuah keluarga hidup dalam kondisi ekonomi kebawah dan serba terbatas, menempati rumah sederhana, dengan anak yang menyandang disabilitas/bisu sejak lahir dan kini sudah berumur 10 tahun.

Namun hingga kini, baru pertama kali mendapat bentuk bantuan nyata diterima dari Dinas Sosial yakni sembako pada tanggal 11 Desember 2024 dari Pemerintah Desa, Sementara Pemerintah Kecamatan hanya melirik saja.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Anak yang bernama Foni Aprilia yang kini berusia sepuluh tahun belum bisa mengucapkan sepatah kata pun.

Dari sepasang Pasutri, bapak bernama Markus Beteng dan Ibu bernama Adriana TP

7 tahun lalu, keluarga ini berjuang membawa anak ke Rumah Sakit di Makassar untuk pengobatan dan terapi hasilnya sudah bisa mengatakan ma…a…pa…

Namun, pengobatan lanjutan terpaksa dihentikan bukan karena medis, tapi karena tidak ada biaya untuk di Rumah Sakit, ucap Markus Beteng.

Harapan Kecil di Tengah Keputusasaan

Kondisi ini telah berlangsung mulai dari lahir hingga 10 tahun anak perempuan meteka terus jaga dirumah dengan apapun dilakukan itulah takdir. Meski sesekali ada pihak luar yang berempati, namun tidak ada kepastian dari pemerintah setempat terkait bantuan medis, sosial, maupun logistik atau mencarikan sekolah disabilitas.

Menanti Pemerintah Hadir Bukan Sekadar Lewat Data

Situasi ini mencerminkan betapa rentannya kelompok masyarakat marginal yang sering luput dari perhatian. Dalam berbagai laporan dan data, mereka mungkin tercatat.

Tapi dalam kehidupan nyata, mereka tetap menunggu, berharap pemerintah hadir bukan sekadar melalui program, tapi lewat aksi nyata.

Warga sekitar pun menyatakan keprihatinan atas kondisi ini. Banyak yang mempertanyakan mengapa belum ada pendampingan dari pihak desa atau kecamatan, padahal kondisi anak yang menyandang kelainan sejak lahir seharusnya masuk kategori prioritas penanganan sosial dan kesehatan.

*** Megasari/Yustus