DNID.co.id, Samarinda – Kritik terhadap kepemimpinan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali digaungkan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Samarinda melalui aksi mimbar pergerakan di Taman Samarinda. Kegiatan tersebut menjadi wadah mahasiswa menyampaikan keresahan atas berbagai persoalan daerah yang dinilai belum mendapat penanganan serius dari pemerintah.
Dalam aksi mimbar bebas itu, mahasiswa menyampaikan orasi terkait sejumlah persoalan yang dianggap terus berulang tanpa solusi nyata. PMII Samarinda menyoroti banjir tahunan, persoalan pendidikan, kerusakan infrastruktur jalan, hingga ketimpangan pembangunan yang dinilai semakin memperbesar ketidakadilan sosial di daerah.
“Kami menilai Gubernur Kaltim gagal menjalankan tanggung jawabnya secara maksimal. Janji politik yang tidak mampu di realisasikan, belum lagi masalah Kerusakan hutan, lubang tambang, serta masih banyak probrem lain menunjukkan lemahnya keseriusan dan keberpihakan kepada rakyat,” tegasnya. Zumardin, saat di wawancarai
Selain menyoroti persoalan pembangunan, PMII Samarinda juga menilai Gubernur Kalimantan Timur kurang responsif terhadap kritik yang berkembang di tengah masyarakat serta minim turun langsung ke lapangan.
“Pemimpin itu hadir untuk rakyat, bukan bersembunyi di balik laporan.” Sambungnya
PMII Samarinda dalam pernyataan sikapnya mendesak pemerintah provinsi melakukan evaluasi total terhadap kinerja jajaran pemerintahan serta menghadirkan langkah penyelesaian yang konkret, terukur, dan transparan.
“Kami tidak butuh retorika. Kami butuh tindakan nyata. Jika pemerintah gagal menjawab persoalan rakyat, maka PMII akan terus berdiri di garis depan untuk mengingatkan dan kami pastikan kami akan hadir di depan singgah sana gubernur Kaltim Timur dalam waktu dekat” tutupnya.
PMII Samarinda menegaskan bahwa gerakan tersebut akan terus dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial hingga pemerintah menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat.*(ul)*
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
Rabu, 1 April 2026
