DNID.co.id -- Jakarta/Batam,  Mobilisasi ratusan pelajar SD-SMP di Batam pada aksi dukungan Makan Bergizi Gratis MBG, Minggu 21/6/2026, jadi sorotan. KPAI menyebutnya eksploitasi, sementara aktivis menilai perempuan dan anak dijadikan komoditas legitimasi.

Siswa berdiri di depan Gedung DPRD Batam saat hari libur, berseragam lengkap sambil pegang spanduk dan ikuti yel-yel “Oke Gas”. Seorang guru mengaku ke media: “ini karena ada perintah aja.”

Kesaksian serupa muncul di daerah lain. Di Jakarta, warga Pisangan Timur mengaku dapat uang transpor Rp100.000 untuk aksi di Patung Kuda. Di Jember, ibu ikut demo karena anaknya kerja di SPPG dan takut di-PHK. Di Batam, guru mengaku terancam TPP dipersulit jika tak ikut pawai “aspirasi sukarela”.

Mahasiswa Kajian Gender UI, Megatriani, dalam tulisan “Amplop di Balik Kehadiran” menilai MBG memakai logika “politics of needs interpretation”. Kebutuhan gizi anak ditetapkan sepihak: disalurkan lewat dapur SPPG terpusat. Alternatif seperti pasar lokal atau pelibatan orang tua dalam menu tertutup sejak awal.

“Demonstrasi pro-MBG dengan perempuan dan anak berfungsi menutup percakapan, bukan membukanya,” tulisnya.

Aliansi Perempuan Indonesia API sejak Oktober 2025 menyorot geseran pengetahuan ibu soal pangan keluarga. Perwakilan API Afifah saat aksi 18/6/2026 di Bundaran HI mempertanyakan latar belakang elit Badan Gizi Nasional yang bukan ahli gizi. “Ibu tidak mempercayakan gizi anak ke orang tanpa latar belakang ilmu gizi. MBG malah bikin siswa keracunan,” ujarnya.

Kontras perlakuan juga terjadi. Aksi kontra-MBG API berkali-kali diblokade aparat dan dialihkan ke gang. Sementara aksi pro-MBG disambut Wamen Sekretaris Negara dan anggota DPRD, plus difasilitasi kendaraan, spanduk, hingga uang transpor.

Komisioner KPAI Sylvana Maria Apituley menyebut mobilisasi pelajar Batam sebagai “manipulasi anak untuk agenda politik dewasa”. Anak tidak diberi pemahaman kebijakan, apalagi ruang berpendapat.

Megatriani menutup: jika MBG benar bermanfaat, buktikan dengan data stunting terbuka dan audit anggaran, bukan pengerahan massa. “Rakyat yang terbantu tidak perlu dibayar Rp100.000. Anak yang kenyang gizi tidak perlu dipanggil lewat grup WA Sabtu malam untuk demo Minggu.”