Warga mengaku aktivitas pelansiran Solar subsidi masih berlangsung meski berulang kali disorot publik. Dugaan perpindahan lokasi penampungan, antrean kendaraan “pasar dot”, hingga isu kedekatan keluarga dengan aparat membuat petani mendesak Bupati, Polres, dan BPH Migas turun tangan sebelum sawah mereka benar-benar kekeringan.

BONE, DNID.co.id — Dugaan praktik penyalahgunaan Solar subsidi di Kabupaten Bone kembali memicu kemarahan warga.

Setelah aktivitas yang disebut-sebut terkait jaringan pelansir sempat mereda, masyarakat mengaku kini kembali melihat antrean kendaraan yang diduga terhubung dengan aktivitas tersebut di sejumlah SPBU.

Sorotan warga kali ini bukan hanya pada dugaan pengumpulan Solar subsidi, tetapi juga pada pertanyaan mengapa aktivitas yang sudah berulang kali dipublikasikan itu disebut masih tetap berjalan.

“Kebal memang itu karena sudah sering diberitakan, tapi tetap ji beroperasi,” ujar seorang warga kepada wartawan, Minggu (9/8/2026).

Pernyataan tersebut merupakan keterangan narasumber dan belum dapat diverifikasi secara independen.

Warga mengaku mendengar informasi mengenai adanya Hubungan keluarga pihak tertentu dengan aparat penegak hukum.

“Kami dengar ada keluarganya di Polres, tapi itu hanya informasi yang kami dengar diduga itu yang bantui juga. Kami tidak tahu benar tidaknya,” kata narasumber tersebut.

Selain mempertanyakan dugaan perlindungan, warga juga menyoroti pola distribusi dan penyimpanan Solar subsidi yang menurut mereka semakin sulit dilacak.

Informasi yang beredar di lapangan menyebutkan bahwa ketika ada pembeli solar subsidi, LK tidak lagi mengumpulkan di satu titik, melainkan langsung menjemput ke rumah-rumah para pelansir atau pihak yang disebut sebagai “passedotnya”. Dengan pola tersebut, distribusi diduga tidak terpusat sehingga menyulitkan pemantauan.

Warga juga menyebut adanya lokasi penyimpanan sementara yang diduga berada di sekitar SPBU Taccipi, yang digunakan untuk menampung Biosolar subsidi sebelum kembali dipindahkan.

“Sekarang katanya tidak disimpan di rumahnya lagi, tapi berpindah-pindah di rumah pelansir. Kalau ada yang mau beli, LK yang kumpulkan atau dia jemput langsung di rumah-rumah, tidak di satu tempat. Ada juga yang disimpan dekat SPBU Taccipi,” ujar warga lainnya.

Informasi tersebut juga masih sebatas keterangan narasumber dan belum dapat dibuktikan secara independen.

Warga Kecamatan Taccipi bahkan menyebut sebagian kendaraan yang rutin mengantre solar diduga terhubung dengan jaringan pelansir tertentu. Mereka meminta aparat menelusuri data barcode, pelat kendaraan, serta surat rekomendasi pembelian solar subsidi yang digunakan di SPBU.

Yang paling dirasakan warga, menurut mereka, adalah dampak terhadap petani. Sejumlah petani mengaku kesulitan memperoleh solar untuk mengoperasikan mesin pompa air sawah di tengah musim kering.

“Petani mi yang menderita. Mau dipakai pompa air tidak dapat solar, sawah kering, padi bisa hangus,” kata seorang petani.

Keluhan tersebut menggambarkan keresahan petani, namun kondisi spesifik tiap lahan belum diverifikasi secara menyeluruh.

Kemarahan warga semakin memuncak karena mereka merasa persoalan ini berlangsung cukup lama tanpa penindakan yang terlihat nyata. Sebagian warga bahkan mengaku mulai curiga ada praktik setoran kepada oknum aparat, meski mereka tidak memiliki bukti.

“Kami semua patut curiga ada setoran ke APH, karena kami susah percaya kalau persoalan begini tidak bisa ditindak,” ujar seorang warga.

Redaksi menegaskan pernyataan itu merupakan pendapat narasumber dan bukan fakta yang telah terbukti.

Warga menyatakan tengah mempertimbangkan langkah kolektif apabila kesulitan memperoleh solar terus berlanjut. Mereka berencana menyampaikan langsung keluhan kepada Bupati Bone.

“Kalau begini terus kami petani akan kumpul dan datang ke rumah jabatan mengadu ke Pak Bupati supaya beliau tahu kondisi sebenarnya,” kata salah seorang petani.

Menurut warga, Bupati perlu mengetahui bahwa tidak semua surat rekomendasi pembelian solar yang mengatasnamakan petani benar-benar digunakan oleh petani yang membutuhkan BBM untuk kegiatan pertanian.

Masyarakat meminta Polres Bone, Pertamina Patra Niaga, dan BPH Migas segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, mulai dari antrean kendaraan di SPBU, penggunaan barcode dan surat rekomendasi, hingga dugaan lokasi penampungan Biosolar subsidi.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Polres Bone, Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, pengelola SPBU yang disebut warga, serta pihak yang namanya disebut dalam keterangan narasumber.